Home News Berita National Terancam Denda Rp 25 M, Ini Pasal yang Diduga Dilanggar Grab

Terancam Denda Rp 25 M, Ini Pasal yang Diduga Dilanggar Grab

4
0
SHARE
Terancam Denda Rp 25 M, Ini Pasal yang Diduga Dilanggar Grab
MixParlay
MixParlay

THEJAKARTANEWS.COM – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga Grab Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) telah menjalankan kemitraan yang diskriminatif. Grab diduga mengistimewakan mitra pengemudi dari TPI dibandingkan mitra individual.

Menurut KPPU, praktik diskriminasi adalah tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu.

“Grab melakukan driskriminasi terhadap driver mandiri dan ini termasuk kepada pelanggaran perusahaan tidak sehat. Para driver di TPI itu mendapat prioritas jadi tidak sehat dengan driver yang mandiri,” kata Komisioner KPPU, Guntur Saragih, Rabu 17 Juli 2019.

Karena itu, kasus ini akan masuk ke persidangan dalam waktu dekat. Majelis Komisi nantinya yang memutuskan apakah bersalah atau tidak bersalah berikut dengan besaran denda. Jika dinyatakan bersalah, dendanya maksimal Rp25 miliar.

Menanggapi kasus ini, Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreianno mengatakan Grab Indonesia akan patuh terhadap proses hukum. “Mengenai proses hukum yang sedang berlangsung, kami senantiasa menghormati dan akan mendukung semua proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Sukma dalam pesan pendek kepada Tempo melalui humasnya, Kamis, 18 Juli 2019.

Adapun KPPU menyebut Grab dan TPI melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 D Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 14 mengatur soal integrasi vertikal. Bunyinya: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam saturangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.”

Khusus untuk praktik diskriminasi, diatur dalam Pasal 19 d Pasal 19 berbunyi:Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Praktik tidak sehat itu berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuktidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasarbersangkutan; atau melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Disebutkan, ruang lingkup larangan kegiatan yang diatur oleh Pasal 19 huruf d mencakup praktik diskriminasi yang dilakukan secara sendiri oleh pelaku usaha maupun kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku usaha lain. Dalam hal ini Grab dan TPI telah bermitra dan menjalankan usaha bersama.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here