Home News Berita National Tong Sampah dengan Biaya Pengadaan Rp9,6 Miliar

Tong Sampah dengan Biaya Pengadaan Rp9,6 Miliar

171
0
SHARE
Tong Sampah dengan Biaya Pengadaan Rp9,6 Miliar
MixParlay
MixParlay

THEJAKARTANEWS – Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta melakukan pengadaan Tong Sampah buatan Jerman dengan total anggaran Rp9,6 miliar untuk 2.600 tempat sampah.

Tong Sampah dengan Biaya Pengadaan Rp9,6 Miliar

Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup DKI, Isnawa Adji mengatakan harga tersebut sebenarnya lebih murah di pasaran, seperti dikutip Tribunwow dari Kompas.com.

“Kalau dibandingkan dengan toko online ini malah lebih mahal. Di sana bisa Rp4,4 juta untuk satuannya dan itu buatan China yang belum bersertifikasi,” ujar Isnawa ketika dihubungi, Minggu (3/6/2018).

Tong Sampah dengan Biaya Pengadaan Rp9,6 Miliar

Sementara harga satuan tempat sampah yang dibeli Dinas LH hanya sekitar Rp3,6 juta.

Melalui akun instagramnya, @Isnawa_adji, ia juga memperlihatkan video fungsi dan cara kerja dari Tong Sampah tersebut.

Dalam video tersebut, terlihat Tong Sampah berwana hijau ini diangkut menggunakan mesin dengan alat pengangkat otomatis.

Isnawa juga menambahkan bahwa bahan yang dibeli Dinas LH ini telah memiliki standar internasional sehingga lebih berkualitas.

Video Dust Bin – Dinas Lingkungan Hidup Jakarta mulai operasionalkan dust bin berbahan HDPE berstandar Internasional (tong sampah beroda) sebagai pasangan Truk compactor, disebar di seluruh Jakarta.

Solusi keterbatasan lahan untuk sampah dan lebih ramah lingkungan #WeLoveJakarta #aniesbaswedan #sandiuno #bersihbisakok #dinasLHdki,” tulis Isnawa.

Tong Sampah dengan Biaya Pengadaan Rp9,6 Miliar

Sebelumnya, Tahun 2017, Dinas LH juga membeli 75 truk compactor lagi.

“Nah di 2018 baru kami menambah lagi dustbin atau tempat sampahnya sebanyak 2.600 yang harganya Rp9,6 miliar,” ujar Isnawa.

Dalam batas tertinggi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018, Isnawa mengakui anggaran yang disiapkan adalah Rp12,5 miliar.

Anggaran yang disiapkan lebih tinggi dari yang dibeli lewat e-catalog.

Hal itu merupakan efisiensi anggaran karena ternyata Dinas Lingkungan Hidup bisa mendapatkan harga lebih murah dari perkiraan awal.

“Hasil dari e-catalog setelah dilihat ternyata cukup Rp9,6 miliar, ini kan efisiensi anggaran dan sisanya dikembalikan ke kas negara. Jadi bukan harga Rp9,6 miliar lalu saya mark up jadi Rp12,5 miliar,” kata dia.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga belum tentu membayar Rp9,6 miliar.

Pada akhirnya, pembayaran akan disesuaikan dengan jumlah barang yang diterima nanti.

“Jadi kalau sampai batas yang ditentukan ternyata pengadaannya hanya Rp8 miliar, ya segitu yang akan kita bayar,” ujar Isnawa.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here